JAKARTA-Isu yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi “jebol” kembali mencuat di ruang publik.
Narasi ini berkembang seiring beredarnya video dari Hersubeno Arief yang menyoroti tekanan fiskal akibat defisit awal tahun dan kenaikan harga minyak dunia.
Namun, dari perspektif kebijakan publik dan pengelolaan fiskal, pandangan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pemerintah Indonesia memiliki kerangka disiplin fiskal yang ketat dan telah terbukti mampu menjaga stabilitas anggaran, bahkan di tengah tekanan global.
*Fiskal Indonesia Stabil dan Terkendali*
Narasi bahwa APBN akan “jebol” tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Pemerintah secara konsisten menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan telah menjadi prinsip utama dalam pengelolaan fiskal Indonesia sejak lama.
Bahkan setelah berbagai krisis ekonomi global, pemerintah tetap mampu menjaga defisit dalam batas aman melalui kombinasi pengendalian belanja dan optimalisasi penerimaan negara.
Sejumlah pernyataan resmi pemerintah juga menegaskan komitmen tersebut, bahwa batas defisit tidak akan dilampaui.
Hal ini menunjukkan bahwa klaim APBN “pasti jebol” tidak memiliki dasar kuat secara kebijakan maupun praktik.
*MBG Bukan Satu-satunya Faktor Tekanan APBN*
Narasi lain yang berkembang adalah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama tekanan terhadap APBN.
Padahal, pandangan ini dinilai sebagai simplifikasi berlebihan.
Program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto memang memiliki alokasi anggaran besar.
Namun, angka yang beredar di publik kerap tidak akurat.
Data resmi menunjukkan anggaran MBG berada di kisaran Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang sering diklaim.
“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar”, tegas Dadan kepala BGN dikutip Web resmi.
Selain itu, sebagian besar anggaran tersebut langsung dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, sehingga memiliki dampak ekonomi yang luas.
Lebih penting lagi, APBN terdiri dari berbagai komponen belanja dan penerimaan.
Tekanan fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh satu program, melainkan juga faktor lain seperti subsidi energi, fluktuasi harga komoditas global, serta kinerja penerimaan pajak.
*Pengelolaan APBN Bersifat Dinamis*
Dalam praktiknya, pengelolaan APBN tidak bersifat statis.
Pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga keseimbangan fiskal, mulai dari penyesuaian belanja, peningkatan penerimaan negara, hingga strategi pembiayaan yang terukur.
Perubahan kebijakan atau penyesuaian program bukan berarti adanya kegagalan perencanaan, melainkan bagian dari respons adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Dengan pendekatan ini, pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjalankan program prioritas nasional.
*Pentingnya Rujukan Data Resmi*
Di tengah derasnya arus informasi, penilaian terhadap kondisi fiskal perlu merujuk pada data resmi dan kerangka kebijakan yang utuh.
Narasi tunggal tanpa dukungan data komprehensif berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Faktanya, hingga saat ini, indikator utama menunjukkan bahwa fiskal Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dan terkendali.
Dengan disiplin anggaran yang kuat serta strategi pengelolaan yang adaptif, pemerintah memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang sehat untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga kepercayaan publik.
