JAKARTA- Besarnya volume sampah yang disumbangkan Pulau Seribu pada tempat pembuangan Sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat yakni 60 ton setiap harinya menjadi perhatian serius legislator dari Partai Demokat, Neneng Hasanah.
Minimnya kapal pengangkut dan ketersediaan ABK yang jauh dari ideal, hanya 7 orang mengakibatkan lambatnya proses pengangkutan sampah dari pulau ke darat.
Walhasil, keterlambatan itu pun mengakibatkan kapal pengangkut sampah yang terparkir di Darmaga utama Pulau Pramuka menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pulau.
Hal itu tergambar, saat politisi yang rajin memerhatikan masyarakat Pulau itu berkunjung menyapa masyarakat pulau akhir pekan lalu.
“Dengan kondisi 3 kapal pengangkut sampah yang rusak. Pemerintah kabupaten hanya bisa mengaktifkan 2 kapal pengangkut dan kondisi ABK yang hanya 7 orang. Hal itu berdampak pada keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah warga ke darat,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah, Senin (21/7/2025).
Karena itu, kedepan diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mencarikan tempat parkir kapal pengangkut agar tidak terparkir di Darmaga utama yang berada di Pulau seribu.
“Jika kondisi seperti itu terus dibiarkan, maka akan menggerus niat wisatawan berkunjung ke Pulau seribu. Padahal pemprov sedang mengupayakan Pulau seribu menjadi destinasi pariwisata yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD 4 periode itu mengusulkan agar pemprov DKI Jakarta membangun tempat pengolahan sampah seperti RDF Rorotan meski dalam skala kecil, yakni 1.000 ton perhari di Pulau Seribu.
“Jadi tidak lagi sampah masyarakat pulau yang berasal dari rumah tangga dan cotage-cotage itu harus diangkut ke darat. Cukup dikelola di RDF Pulau, baik yang berada di Pulau Seribu Selatan dan Pulau Seribu Utara,” bebernya.
Terkait dengan lokasi pembangunan RDF di Pulau. Politisi yang akrab disapa Bunda itu menyerahkan pada kewenangan pemprov DKI Jakarta. “Silahkan cari tempat yang ideal, tapi saya berharap 1 Kecamatan untuk 1 RDF. Sehingga bisa memberikan kemudahan bagi pemerintah Kabupaten Pulau Seribu dalam mengatasi persoalan sampah masyarakat,” tandasnya.
