Jeneponto – Rentetan temuan makanan tidak layak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jeneponto belum juga reda. Kini, foto buah salak yang tampak busuk dalam menu MBG Ramadan beredar luas dan kembali memicu kritik publik terhadap pengawasan SPPG serta korwil kabupaten.
Dokumentasi yang beredar memperlihatkan buah salak dengan kondisi pecah, lembek, dan berubah warna indikasi umum buah rusak. Salak tersebut disebut menjadi bagian dari paket menu MBG Ramadan yang dibagikan kepada penerima di dapur pelaksana yang dikelola Yayasan Dapur Pemuda Nusantara di wilayah Kecamatan Rumbia.
Temuan ini langsung memicu reaksi masyarakat karena bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah laporan terkait makanan tidak layak dalam program MBG di Jeneponto juga pernah muncul dan bahkan sempat viral di media sosial. Namun, kasus serupa dinilai masih berulang.
Dalam sistem pelaksanaan MBG, pengawasan seharusnya berlangsung berlapis. Mitra dapur bertanggung jawab memastikan kualitas bahan sejak pengadaan hingga pengemasan. Di atasnya, SPPG dan koordinator wilayah kabupaten memiliki fungsi monitoring untuk menjamin makanan yang didistribusikan aman dan layak konsumsi.
Jika buah rusak tetap lolos hingga ke paket penerima, maka persoalannya tidak berhenti pada satu bahan pangan. Ini menunjukkan potensi lemahnya kontrol mutu di rantai distribusi mulai dari sortir bahan, pemeriksaan dapur, hingga verifikasi lapangan.
Secara kebijakan publik, keberhasilan program sosial tidak diukur dari jumlah paket yang dibagikan, tetapi dari kualitas manfaat yang diterima masyarakat. Ketika temuan makanan tidak layak terus berulang, yang dipertanyakan bukan hanya dapur pelaksana, melainkan efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan.
Dengan bahasa sederhana: bantuan makan bergizi seharusnya memastikan makanan yang diterima aman dimakan, bukan sekadar tercatat sudah dibagikan.
Momentum Ramadan yang mestinya memperkuat kualitas pelayanan sosial justru menjadi ujian bagi kredibilitas pelaksana program. Tanpa evaluasi menyeluruh dan transparansi pengawasan, setiap temuan baru berpotensi kembali viral dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan.
